Tugas dan Wewenang serta Kewajiban KPU

1. Tugas dan Wewenang

Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yaitu dalam :

  1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
  2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  5. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
  6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilh;
  7. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
  8. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
  9. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  10. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
  11. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap Daerah Pemilihan di Kabupaten/ Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
  12. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
  13. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  14. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  15. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  16. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau Peraturan Perundang-undangan.
  1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
  2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilh;
  6. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
  7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat acara penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara;
  8. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  9. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/ Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
  10. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/ Kota, dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  11. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  13. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau Peraturan Perundang-undangan.
  1. Merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan Bupati/Walikota;
  2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya;
  5. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  6. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota;
  7. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  8. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
  9. Menetapkan calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
  10. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
  11. Membuat berita acara penghitungan suara serta sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  12. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya;
  13. Mengumumkan calon Bupati/Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
  14. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  15. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/ Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
  16. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  17. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  18. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
  19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota;
  20. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada DPRD Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota, dan DPRD Kabupaten/Kota;
  21. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

2. Kewajiban

Kewajiban KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yaitu:

 

  1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
  2. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur, Bupati, dan Walikota secara adil dan setara;
  3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
  4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
  5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu Kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
  7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
  9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
  10. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/kota;
  11. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
  12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau Peraturan Perundang-undangan.

KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Back to Top